Langsung ke isi
Minggu, 15 November 2026 · Orang biasa. Cerita berarti.Pedoman · Koreksi
Cerita komunitas, pendidikan, keluarga, dan prestasi.
Pendidikan

Sekolah Swasta Gratis Jakarta Jadi 253 pada 2027, Madrasah dan Pesantren Masuk Radar

JAKARTA – Program sekolah swasta gratis Jakarta bakal diperluas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut ada tambahan 100 sekolah sehingga totalnya menjadi 253 sekolah, dan kali ini madrasah serta pondok pesantren ikut masuk radar. Pernyataan itu disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Antara, tambahan ini ditargetkan berlaku mulai tahun ajaran baru Juli 2027. Pramono menggambarkan programnya berjalan bertahap: 103 sekolah di tahap awal, lalu tambah 50, dan terakhir tambah 100. “Totalnya jadi 253,” katanya seperti dikutip Detik.

Rincian awal datang dari Komisi E DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi E M Subki menyebut 100 sekolah tambahan itu terdiri atas 60 sekolah swasta umum, 20 sekolah luar biasa (SLB), dan 20 madrasah. Untuk pesantren, Pramono baru menyebutnya berpeluang masuk program.

Siapa yang diprioritaskan? Sekretaris Komisi E Justin Adrian mengatakan sasaran utamanya wilayah yang minim sekolah negeri. “Prioritasnya adalah wilayah yang sekolah negerinya minim, misalnya Kecamatan Makasar dan Ciracas di Jakarta Timur,” ujarnya seperti dikutip Detik. Ia juga menyebut sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 40-60 persen kebutuhan siswa di Jakarta.

Program ini disebut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar gratis. Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemprov DKI sudah menggratiskan 103 sekolah swasta, terdiri atas 40 sekolah lama dan 63 sekolah baru, dengan anggaran sekitar Rp282,4 miliar menurut Republika.

Gedung SD Negeri 01 Kebon Kacang, Tanah Abang, sebagai ilustrasi sekolah di Jakarta, bukan peserta program sekolah swasta gratis Jakarta
Ilustrasi: gedung sekolah dasar negeri di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto arsip, bukan dokumentasi program sekolah swasta gratis 2026. Foto: Firzafp / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Untuk sekolahnya, aturan yang berlaku saat ini (Pergub Nomor 34 Tahun 2025) mensyaratkan sekolah berada di wilayah tanpa sekolah negeri, punya izin pendirian, NPSN terdata di Dapodik, terakreditasi, dan menerima BOS tiga tahun terakhir. Sekolah peserta dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun dari siswa.

Dana program menanggung antara lain biaya penerimaan siswa baru, sarana prasarana, pengembangan mutu, hingga gaji dan honor guru. Belum ada keterangan apakah aturan yang sama akan dipakai untuk madrasah dan pesantren.

Apa yang perlu disiapkan orang tua? Sumber yang ada belum merinci syarat siswa maupun jalur pendaftaran untuk 2027. Orang tua disarankan memantau pengumuman resmi Dinas Pendidikan DKI dan kanal SPMB Jakarta, lalu memastikan sekolah atau madrasah incaran benar-benar tercantum dalam daftar resmi sebelum mendaftar.

Yang belum diketahui: daftar nama sekolah dan madrasah tambahan, kepastian pesantren ikut atau tidak, besaran anggaran 2027 yang masih dibahas bersama DPRD, serta syarat dan jadwal pendaftaran siswa. Pramono menegaskan perluasan program juga bergantung pada kemampuan APBD.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: Antara, Detik.com, Disway.id, Republika, Antara

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga