Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Dokumen di PTUN Usai Nyatakan Niat Mundur

JAKARTA – Di tengah niatnya mundur dari kursi wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA dan Suara.com.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore, Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Keduanya bertemu pada pagi hari selama kurang lebih 2,5 jam.

Menurut Prasetyo, Gibran menyatakan niat mundur karena menghadapi dinamika terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Suara.com melaporkan, dokumen yang dimaksud berkaitan dengan bukti pendidikan setara SMA, dan Gibran meminta tetap menjabat selama proses pembuktian itu berjalan.

Prasetyo menegaskan tidak benar Presiden menolak niat Gibran dalam pertemuan itu. ANTARA melaporkan, Presiden banyak memberikan saran-saran.

Bagi keluarga yang mengikuti kabar ini, satu hal penting dipahami: proses hukum dan proses ketatanegaraan berjalan dengan aturannya masing-masing. Bila kursi wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih pengganti dari dua calon usulan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Kapan gugatan di PTUN diajukan atau diputus belum disebutkan. Hingga artikel ini disusun, belum ada pengumuman resmi apakah Presiden menerima pengunduran diri tersebut, apakah surat pengunduran diri telah diserahkan secara formal, dan kapan keputusan akhir diambil. Belum ada pula pernyataan langsung dari Gibran maupun Prabowo yang dikutip media. Selama belum ada kekosongan jabatan yang ditetapkan, mekanisme pengisian di MPR juga belum berlaku.

Wakil presiden terpilih kemudian bersumpah atau berjanji di hadapan MPR atau DPR sebelum memangku jabatan, sesuai Pasal 9 UUD 1945.

CNBC Indonesia melaporkan, Prasetyo juga menyatakan Istana menghormati Hak Menyatakan Pendapat DPR sebagai proses politik.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: ANTARA, Suara.com, CNBC Indonesia, JDIH Kementerian Keuangan.