Gibran Mundur dari Wapres, Dokumen Pendidikan Jadi Benang Merah dari MK hingga PTUN

JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden pada Rabu (11/11/2026), yang dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, berujung pada satu benang merah: keabsahan dokumen pendidikan. Budi juga membenarkan surat itu diserahkan saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma. “[Diserahkan di Halim] betul,” ujarnya, dilaporkan kumparan.

Persoalan bermula dari dua putusan lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia, seperti dilaporkan CNN Indonesia dan Kalteng Pos.

Mahkamah Agung kemudian memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan inilah yang disebut Istana menjadi bagian dari dinamika yang dihadapi Gibran.

Pada Selasa (10/11/2026), Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan Gibran “menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA”, dikutip CNN Indonesia. Menurut detikcom, Gibran juga meminta kesempatan “membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara”.

Gibran sendiri, dikutip Suara.com, menyebut Prabowo menyarankan langkah hukum. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” katanya. Ia menambahkan rencana “menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1” “dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA”.

Menurut Suara.com, PTUN Jakarta dijadwalkan menggelar sidang lanjutan pembuktian dokumen pendidikan Gibran. Di parlemen, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah awal pemakzulan, tetapi kelanjutan paripurnanya belum jelas.

Hingga Rabu malam sekitar pukul 20.30 WIB, belum ada pernyataan resmi Istana, Kemensetneg, Gibran, maupun Prabowo soal surat pengunduran diri tersebut.

Yang belum diketahui antara lain isi surat dan alasan resmi tertulisnya, serta nasib proses PTUN, rencana PK di MA, dan usulan Hak Menyatakan Pendapat setelah surat itu diserahkan.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: kumparan, Suara.com, CNN Indonesia, detikcom, Kalteng Pos, Wikimedia Commons