Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Ditambah 100, Apa Artinya bagi Orang Tua Murid?

JAKARTA – Kabar baik bagi keluarga di Jakarta yang anaknya belum tertampung di sekolah negeri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan penambahan 100 sekolah swasta gratis di Balai Kota, Rabu (11/11/2026), seperti dilaporkan detikNews.

Program ini berjalan bertahap. Menurut Pramono, jumlahnya semula 103 sekolah, lalu ditambah 50, dan kini ditambah 100 lagi. “Totalnya jadi 253,” katanya, dikutip detikNews. Ia menyebut penambahan itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil kesepakatan dengan DPRD.

Sasarannya juga melebar. Pramono mengatakan pemerintah akan memperluas sekolah gratis ke berbagai elemen, termasuk pondok pesantren, selama anggaran daerah mencukupi. Usulan dari Komisi E DPRD DKI yang dilaporkan iNews merinci tambahan 100 sekolah itu terdiri dari 60 sekolah swasta, 20 madrasah, dan 20 sekolah luar biasa (SLB), dengan harapan berlaku mulai tahun ajaran Juli 2027.

Apa yang ditanggung? Katadata melaporkan, dalam program yang sudah berjalan, biaya pendaftaran, uang pangkal, SPP, hingga perlengkapan sekolah ditanggung pemerintah. “Tidak ada sama sekali biaya yang diminta ke orang tua,” kata Wakil Kepala SMK Taman Siswa 2, Ki Fitra Dian K.S., kepada Katadata.

Siapa yang diprioritaskan? Masih menurut Katadata, prioritas diberikan kepada pemegang KK DKI Jakarta, keluarga kurang mampu termasuk penerima KJP Plus, serta wilayah yang aksesnya terbatas ke sekolah negeri. ANTARA mencatat Dinas Pendidikan memprioritaskan sekolah swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.

Programnya sudah menjangkau banyak anak. Katadata menyebut sekitar 23.694 siswa terjangkau hingga pertengahan 2026, dengan anggaran 2026 sebesar Rp253,6 miliar menurut siaran pers Pemprov DKI.

Ada satu hal yang perlu dicatat orang tua: angka totalnya belum seragam. Pramono menyebut 253 sekolah, sementara usulan Komisi E yang dilaporkan iNews menyebut total 203. Pramono juga menegaskan penganggaran masih dibahas bersama DPRD, “karena apapun penganggaran adalah menjadi kewenangan bersama,” katanya kepada iNews.

Yang belum diketahui adalah daftar sekolah baru, anggaran untuk tambahan 100 sekolah, serta syarat pendaftaran untuk tahap 2027. Orang tua sebaiknya menunggu pengumuman resmi Dinas Pendidikan DKI sebelum memindahkan atau mendaftarkan anak.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: detikNews, iNews – Pramono, iNews – DPRD DKI, ANTARA, Katadata, Pemprov DKI Jakarta