Langsung ke isi
Kamis, 12 November 2026 · Orang biasa. Cerita berarti.Pedoman · Koreksi
Cerita komunitas, pendidikan, keluarga, dan prestasi.
Pendidikan

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, Apa Artinya bagi Keluarga Guru Honorer?

Gedung Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara, lembaga pengelola data ASN termasuk PPPK
Foto: Badan Kepegawaian Negara / Wikimedia Commons (Domain publik)

JAKARTA – Kabar yang lama ditunggu keluarga guru honorer akhirnya datang. Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 6 November 2026, menurut Poskota TV.

“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo.

Kebijakan ini tidak hanya untuk guru. Profesi yang tercakup meliputi dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, tenaga pelayanan, dan tenaga pelaksana lainnya.

Bagi guru honorer di sekolah negeri, ada kabar tambahan. Harian Bengkulu Ekspress melaporkan pemerintah memperpanjang masa kerja guru non-ASN yang kontraknya berakhir Desember 2026. Jumlahnya disebut 172.323 guru honorer sekolah negeri.

Kantor Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
Kantor Badan Kepegawaian Negara dalam foto arsip. Ilustrasi lembaga kepegawaian, bukan dokumentasi pengumuman November 2026. Foto: Akhmad Fauzi / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

Pegawai yang sudah menjadi PPPK penuh waktu juga diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS. “Karena statusnya naik, yang lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS,” kata Prasetyo, seperti dikutip Harian Bengkulu Ekspress.

Bagi keluarga, status penuh waktu umumnya berarti kepastian kerja yang lebih baik. Poskota TV menulis, perubahan ini menyangkut keberlanjutan pengabdian dan masa depan kesejahteraan keluarga para pegawai.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut kebijakan ini menjawab aspirasi guru, dosen, pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Namun ia mengingatkan perubahan status tidak boleh berhenti di atas kertas, menurut JPNN.com.

Yang belum diketahui: petunjuk teknis pengalihan status belum terbit, termasuk urutan tahapan, kriteria siapa yang lebih dulu diangkat, dan besaran gaji. Pelaksanaannya juga disebut menyesuaikan kemampuan anggaran, sehingga pegawai sebaiknya memantau pengumuman resmi instansi masing-masing.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: Poskota TV, Harian Bengkulu Ekspress, JPNN.com

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga