Kredit Perempuan Prasejahtera Dijadwalkan Cair 9 November, Siapa yang Bisa Dapat?

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), pinjaman usaha berbunga 8 persen flat per tahun bagi ibu-ibu dari keluarga prasejahtera. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyatakan siap mulai menyalurkannya pada Senin, 9 November 2026.

Kesiapan itu menyusul penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan antara Kementerian UMKM dan PNM di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (4/11/2026), seperti dilaporkan Antara dan Suara.com. Pemerintah mengalokasikan Rp2,62 triliun untuk subsidi bunga KPPS sepanjang 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut program ini untuk pemberdayaan. “Ada sekitar 14 juta Ibu-Ibu yang harus kita jaga keberlanjutan ekonominya di bawah,” kata Maman, seperti dikutip Antara.

Bagi keluarga, bunga menjadi pembeda utama. Menurut Kontan, bunga KPPS turun dari kisaran 18 hingga 25 persen menjadi 8 persen flat per tahun. Plafonnya maksimal Rp15 juta per akad dengan tenor paling lama 24 bulan, tanpa kewajiban jaminan tambahan.

Sasarannya perempuan dari keluarga prasejahtera yang tercatat di DTSEN desil 1 sampai 4, baik yang sudah berjualan maupun yang baru mau merintis usaha. Calon penerima perlu punya NIK dan kartu keluarga, serta bergabung dalam kelompok minimal lima orang di lingkungan yang sama, menurut Kontan.

Akadnya bisa syariah atau konvensional, dan pencairan dapat sekaligus atau bertahap. Penerima juga boleh mengakses KPPS lagi lewat beberapa akad.

Pinjaman ini tidak dilepas begitu saja. Penyalur wajib mengunjungi peminjam paling sedikit dua minggu sekali, serta memberi edukasi keuangan, pelatihan usaha, dan memantau perkembangan usaha. PNM menargetkan 1,7 juta nasabah KPPS hingga akhir 2026.

“Setiap pembiayaan bukan sekadar modal usaha, melainkan juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik,” kata Direktur Utama PNM Kindaris, seperti dikutip Kontan.

Sebelum dana mengalir, PNM masih harus menyerahkan dokumen kerja sama ke Kementerian Keuangan untuk mendapat akses Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Yang belum diketahui: apakah penyaluran benar-benar sudah berjalan sejak 9 November, bagaimana warga mengecek kelayakan dan mendaftar, serta lembaga penyalur lain selain PNM. Belum jelas pula apakah bunga 8 persen berlaku sama untuk akad syariah.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: Antara, Kontan, Kontan, Suara.com