Ijazah Tak Boleh Lagi Ditahan Perusahaan, Ini yang Perlu Diketahui Lulusan Baru

JAKARTA – Lulusan baru yang sedang melamar kerja kini punya pegangan hukum yang lebih kuat: perusahaan dilarang menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan. Larangan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurut teks undang-undang yang dimuat basis data peraturan DDTC, aturan tersebut ada di Pasal 78 ayat (1) huruf b. Saat membuat perjanjian kerja, pemberi kerja dilarang menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.

Ada satu pengecualian. Pasal 78 ayat (2) menyebut larangan itu tidak berlaku untuk ijazah atau dokumen yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemberi kerja, asalkan hal itu diatur dalam perjanjian kerja tertulis.

Perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembatasan kegiatan usaha sesuai Pasal 79. Selain itu, perusahaan tetap wajib mengembalikan ijazah atau dokumen pribadi kepada pekerja.

Perlindungan juga berlaku sebelum seseorang diterima kerja. Pasal 50 undang-undang yang sama melarang lembaga penempatan tenaga kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja sebagai jaminan.

UU ini disetujui DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026 menurut Okezone. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat itu menyebut larangan menahan ijazah sebagai salah satu ketentuan baru di bidang rekrutmen dan penempatan. ‘UU Ketenagakerjaan mengatur (13 ketentuan) hal baru,’ kata Yassierli, seperti dikutip Okezone.

Larangan ini bukan hal yang sama sekali baru. Pada 20 Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah serta dokumen pribadi seperti sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, dan buku nikah, menurut CNBC Indonesia. Bedanya, kini aturan tersebut naik derajat menjadi undang-undang dengan sanksi yang jelas.

Bagi lulusan baru dan keluarganya, langkah paling sederhana adalah membaca perjanjian kerja sebelum menandatanganinya. Waspadai klausul yang meminta ijazah asli diserahkan sebagai jaminan, kecuali perusahaan memang membiayai pendidikan atau pelatihan Anda secara tertulis.

Jika ijazah sudah telanjur ditahan, pekerja bisa mengadu ke dinas tenaga kerja setempat atau Kementerian Ketenagakerjaan. CNBC Indonesia mencatat pengaduan bisa disampaikan lewat telepon Kemnaker di (021) 5255733 atau melalui situs LAPOR! di lapor.go.id dengan memilih Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi tujuan.

Yang belum jelas sejauh ini adalah besaran denda administratif dan tata cara pengenaannya, yang lazimnya diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksana. Belum diumumkan pula bagaimana nasib ijazah yang sudah ditahan sebelum undang-undang berlaku, apakah perusahaan diberi tenggat untuk mengembalikannya.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: DDTC (teks UU Nomor 27 Tahun 2026), Okezone via RCTI+, CNBC Indonesia, CNBC Indonesia