Perda Pembangunan Keluarga Jakarta Disahkan, Ini 6 Manfaatnya bagi Warga

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menyetujui Raperda Pembangunan Keluarga menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna pada Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPRD DKI Basri Baco menyerahkan dokumen raperda kepada Wakil Gubernur Rano Karno, seperti dilaporkan ANTARA.

Setelah melewati harmonisasi, aturan ini kini berisi 13 bab dan 31 pasal. Tujuannya memperkuat ketahanan keluarga, melindungi kesejahteraan setiap anggota keluarga, serta menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Abdul Aziz menyebut pengesahan ini sebagai “wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi, memberdayakan, dan memperkuat fondasi utama masyarakat kita”, kata dia seperti dikutip ANTARA.

Isi pokoknya mencakup strategi lintas sektor: pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses modal, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan mental, bimbingan pranikah, hingga literasi digital untuk melindungi anak. Ada pula dorongan agar tempat kerja mendukung peran keluarga, misalnya pendampingan persalinan bagi pekerja.

Perda ini juga memuat edukasi dan pendampingan untuk menekan perkawinan yang tidak tercatat atau nikah siri. Pendekatannya promotif dan preventif, tanpa sanksi pidana maupun administratif bagi keluarga. Pemprov DKI diposisikan sebagai penyedia layanan publik.

Sejak awal pembahasan, keluarga rentan menjadi sorotan. Pada Maret 2026, Abdul Aziz menyebut tingginya angka perceraian, anak terlantar, dan ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga sebagai persoalan yang perlu perhatian serius, seperti dilaporkan Beritajakarta.id.

Bagi keluarga Jakarta, manfaat yang dijanjikan adalah layanan yang lebih responsif lewat edukasi dan pemberdayaan warga. Rano Karno menyebut perda ini akan menjadi “instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan manusia dan keluarga Jakarta”. Aziz berharap aturan ini tidak sekadar menjadi perlindungan sosial yang pasif, tetapi ikut menguatkan ekonomi kepala keluarga.

Perjalanan raperda ini cukup panjang. Usulan eksekutif ditindaklanjuti pada 23 Februari 2026, lalu difasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 3 Agustus 2026. Pada Mei, Ketua DPRD DKI Khoirudin mendorong agar aturan ini segera ditetapkan, “karena keluarga adalah inti dari masyarakat,” ucapnya kepada Republika.

Langkah berikutnya, perda diserahkan kepada Gubernur Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Saran dan rekomendasi DPRD selama pembahasan akan dicatat untuk dijalankan jajaran eksekutif.

Yang perlu dicek/belum diketahui: nomor perda, tanggal pengundangan, jadwal penerapan, aturan turunan, serta besaran anggaran program belum diumumkan dalam sumber yang dibaca.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: ANTARA, ANTARA, ANTARA, Beritajakarta.id, Republika