Langsung ke isi
Kamis, 12 November 2026 · Orang biasa. Cerita berarti.Pedoman · Koreksi
Cerita komunitas, pendidikan, keluarga, dan prestasi.
Pendidikan

Dua Mantan Pejabat KPK Kini Awasi Makan Bergizi Gratis, Apa Tugas Mereka di BGN?

Ompreng Makan Bergizi Gratis di sebuah SMP di Yogyakarta, program Badan Gizi Nasional
Foto: Meniirtjakarintan / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diawasi dua orang yang lama berkarier di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan keduanya di posisi pengawasan dan manajemen risiko, menurut keterangan tertulis Kepala BGN Sudaryono di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Mereka adalah Mungki Hadipratikno, sebelumnya Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, yang kini menjabat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN. Satu lagi Haerudin, sebelumnya Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK, yang kini menjadi Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, menurut detikNews, ANTARA, dan Liputan6.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional,” kata Sudaryono, seperti dikutip detikNews.

“Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal,” ujarnya. BGN juga menyatakan terbuka terhadap kajian KPK soal titik rawan korupsi dalam program MBG.

Penyaluran Makan Bergizi Gratis di sekolah
Penyaluran Makan Bergizi Gratis di salah satu SMP di Kota Yogyakarta. Foto arsip. Foto: Meniirtjakarintan / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Langkah ini punya latar yang tidak ringan. Pada Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan pejabat BGN sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, menurut Bisnis.com. Proses hukum itu masih berjalan, dan para tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah.

Bagi keluarga, pengawasan program ini menyangkut hal sehari-hari: mutu dan keamanan makanan yang diterima anak di sekolah. Posisi manajemen risiko pemenuhan gizi, misalnya, berkaitan langsung dengan bagaimana risiko dalam rantai penyediaan makanan dikelola.

Menurut ANTARA dan Liputan6, BGN menyebut penugasan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola, mencegah korupsi, serta membuat program MBG lebih transparan dan akuntabel. “Ini adalah langkah kami perkuat komitmen anti korupsi,” kata Sudaryono, seperti dikutip Suara.com.

Yang belum diketahui: apakah keduanya pindah permanen atau diperbantukan dari KPK, kapan mereka dilantik, serta tanggapan resmi KPK atas penugasan ini.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: detikNews, ANTARA, Liputan6, Suara.com, Bisnis.com

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga