PPPK Paruh Waktu Naik Status 2027, tapi Aturannya Belum Terbit: Ini Artinya bagi Guru

JAKARTA – Kabar bahwa PPPK paruh waktu akan naik status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 disambut lega banyak guru dan tenaga pelayanan publik. Namun hingga Selasa (10/11/2026), regulasi teknis yang mengatur pengangkatan itu, termasuk soal penganggaran gaji, belum terbit, seperti dilaporkan JPNN.com.

Keputusan alih status diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi pemerintah dengan pimpinan DPR pada Jumat (6/11/2026). “PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi,” kata Prasetyo, seperti dikutip Antara.

Antara mencatat rencana itu semula hanya mencakup guru, sesuai kesepakatan Agustus lalu. Dalam rapat terakhir, cakupannya diperluas ke dosen, petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, dan personel Satpol PP. PPPK penuh waktu juga disebut akan diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS.

Bagi keluarga guru yang selama ini bergantung pada penghasilan paruh waktu, pertanyaan terbesarnya sederhana: kapan gaji penuh benar-benar diterima, dan siapa yang membayar. Jawaban itu belum ada karena aturan pelaksananya belum keluar.

Pemerintah daerah pun masih menunggu. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyebut pihaknya butuh sekitar Rp600 miliar bila 9.687 PPPK paruh waktu di wilayahnya diangkat penuh dan gajinya ditanggung APBD. “Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kami berharap seperti itu,” ujarnya, seperti dikutip JPNN.com.

Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung mengatakan pemprov masih mengkaji rencana tersebut. “Untuk PPPK, nanti kami kaji, ya, karena belum, keputusannya tentunya kami masih menunggu secara final,” katanya, dikutip Antara.

Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan juga menyatakan siap mendukung anggaran, tetapi masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat, menurut JPNN.com.

Dari Senayan, anggota Komisi II DPR Shintya Sandra Kusuma mengingatkan agar perubahan status tidak sekadar administratif. “Jangan sampai setelah bertahun-tahun mengabdi, mereka hanya mendapatkan perubahan nama status tanpa perubahan kesejahteraan,” katanya, seperti dikutip Republika. Ia juga meminta tenaga honorer yang memenuhi kriteria tidak tertinggal, serta validasi data dilakukan transparan.

Hal yang belum diketahui antara lain jadwal rinci pengangkatan, besaran penghasilan setelah naik status, sumber dana gaji (pusat atau daerah), mekanisme seleksi CPNS bagi PPPK penuh waktu, dan nasib honorer yang belum masuk PPPK paruh waktu. Sampai aturan resmi terbit, guru dan keluarganya disarankan memantau pengumuman instansi masing-masing dan tidak mempercayai pungutan atau janji pengangkatan berbayar.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: JPNN.com, JPNN.com, Antara, Republika